UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Dikutip angka 1–4 dari 15 definisi.

1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

   • 1.
     Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
   • 2.
     Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   • 3.
     Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
   • 4.
     Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

1. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

   • a.
     kepastian hukum;
   • b.
     profesionalitas;
   • c.
     proporsionalitas;
   • d.
     keterpaduan;
   • e.
     pendelegasian;
   • f.
     netralitas;
   • g.
     akuntabilitas;
   • h.
     efektivitas dan efisiensi;
   • i.
     keterbukaan;
   • j.
     nondiskriminatif;
   • k.
     persatuan dan kesatuan;
   • l.
     keadilan dan kesetaraan; dan
   • m.
     kesejahteraan.

1. (1)
   Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
2. (2)
   Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:

   • a.
     berorientasi pelayanan;
   • b.
     akuntabel;
   • c.
     kompeten;
   • d.
     harmonis;
   • e.
     loyal;
   • f.
     adaptif; dan
   • g.
     kolaboratif.

1. (1)
   Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
2. (2)
   Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

   • a.
     berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:

     • 1.
       memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
     • 2.
       ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
     • 3.
       melakukan perbaikan tiada henti;
   • b.
     akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

     • 1.
       melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
     • 2.
       menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
     • 3.
       tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
   • c.
     kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:

     • 1.
       meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
     • 2.
       membantu orang lain belajar; dan
     • 3.
       melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
   • d.
     harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:

     • 1.
       menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
     • 2.
       suka menolong; dan
     • 3.
       membangun lingkungan kerja yang kondusif;
   • e.
     loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

     • 1.
       memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
     • 2.
       menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
     • 3.
       menjaga rahasia jabatan dan negara;
   • f.
     adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:

     • 1.
       cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
     • 2.
       terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
     • 3.
       bertindak proaktif;
   • g.
     kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:

     • 1.
       memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
     • 2.
       terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
     • 3.
       menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
3. (3)
   Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Pegawai ASN terdiri atas:

   • a.
     PNS; dan
   • b.
     PPPK.

1. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

1. (1)
   Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
2. (2)
   Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

1. Pegawai ASN berfungsi sebagai:

   • a.
     pelaksana kebijakan publik;
   • b.
     pelayan publik; dan
   • c.
     perekat dan pemersatu bangsa.

1. Pegawai ASN bertugas:

   • a.
     melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   • b.
     memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
   • c.
     mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1. Jabatan ASN terdiri atas:

   • a.
     Jabatan Manajerial; dan
   • b.
     Jabatan Nonmanajerial.

1. Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

   • a.
     jabatan pimpinan tinggi utama;
   • b.
     jabatan pimpinan tinggi madya;
   • c.
     jabatan pimpinan tinggi pratama;
   • d.
     jabatan administrator; dan
   • e.
     jabatan pengawas.

1. (1)
   Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

   • a.
     jabatan fungsional; dan
   • b.
     jabatan pelaksana.
2. (2)
   Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
3. (3)
   Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
4. (4)
   Setiap Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.
5. (5)
   Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Nonmanajerial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. (1)
   Pegawai ASN wajib:

   • a.
     setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
   • b.
     menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   • c.
     melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
   • d.
     menjaga netralitas; dan
   • e.
     bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
2. (2)
   Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. (3)
   Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.