Sejarah kebangsaan dan lembaga negara untuk TWK CPNS
Garis waktu kebangsaan dari Budi Utomo sampai amandemen UUD 1945, tugas MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK, serta pasangan lembaga yang paling sering tertukar.
Soal sejarah dan lembaga negara di TWK punya satu kesamaan: tidak bisa ditebak dari logika. Kalau kamu tidak tahu siapa yang membentuk undang-undang atau kapan Sumpah Pemuda diikrarkan, tidak ada trik yang menolong. Kabar baiknya, cakupan yang perlu dikuasai tidak seluas buku sejarah, dan polanya berulang.
Jawaban singkat: Untuk TWK, kuasai garis waktu kebangsaan (Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI dan PPKI 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, pengesahan UUD 18 Agustus 1945, empat kali perubahan UUD 1999–2002) dan tugas pokok lembaga negara menurut UUD 1945: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Fokus pada hubungan sebab-akibat dan perubahan setelah amandemen, bukan sekadar daftar tanggal.
Garis waktu kebangsaan yang perlu dikuasai
| Waktu | Peristiwa | Kenapa penting untuk TWK |
|---|---|---|
| 20 Mei 1908 | Berdirinya Budi Utomo | Ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional; awal organisasi pergerakan modern |
| 28 Oktober 1928 | Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II | Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; lagu "Indonesia Raya" karya W.R. Supratman diperdengarkan di kongres ini |
| 29 Mei–1 Juni 1945 | Sidang pertama BPUPKI | Membahas dasar negara |
| 22 Juni 1945 | Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta | Rancangan pembukaan UUD |
| 10–17 Juli 1945 | Sidang kedua BPUPKI | Membahas rancangan UUD |
| 17 Agustus 1945 | Proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta | Dibacakan Soekarno, didampingi Mohammad Hatta |
| 18 Agustus 1945 | Sidang PPKI | Mengesahkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden |
| 1999–2002 | Empat kali perubahan UUD 1945 oleh MPR | Mengubah susunan dan kewenangan lembaga negara |
Rincian perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI dan PPKI ada di nilai Pancasila dan contoh pengamalannya.
Konstitusi yang pernah berlaku
Soal sejarah ketatanegaraan kadang menanyakan urutan konstitusi:
- UUD 1945 — sejak 18 Agustus 1945.
- Konstitusi RIS — saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (1949–1950).
- UUDS 1950 — setelah kembali ke negara kesatuan (1950–1959).
- Kembali ke UUD 1945 — melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Setelah itu, UUD 1945 diubah empat kali pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, tanpa mengganti konstitusinya.
Apa yang berubah setelah amandemen UUD 1945?
Beberapa perubahan yang sering dijadikan soal:
- Kedaulatan rakyat. Sebelum perubahan, kedaulatan "dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Setelahnya, Pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
- Pemilihan presiden. Presiden dan Wakil Presiden kini "dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" (Pasal 6A ayat (1)).
- Masa jabatan presiden dibatasi: dapat dipilih kembali "hanya untuk satu kali masa jabatan" (Pasal 7).
- Kekuasaan membentuk undang-undang berada di DPR (Pasal 20 ayat (1)), dengan setiap rancangan dibahas bersama Presiden.
- Lembaga baru muncul: Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Lembaga negara dan tugas pokoknya
| Lembaga | Dasar di UUD 1945 | Tugas pokok yang sering ditanyakan |
|---|---|---|
| MPR | Pasal 2–3 | Terdiri atas anggota DPR dan DPD; berwenang mengubah dan menetapkan UUD; melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden |
| DPR | Pasal 19–22B | Memegang kekuasaan membentuk undang-undang; punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan |
| DPD | Pasal 22C–22D | Anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu sebagai perseorangan; terlibat dalam RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah |
| Presiden | Pasal 4–17 | Memegang kekuasaan pemerintahan; dibantu satu orang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara |
| Mahkamah Agung | Pasal 24A | Mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang |
| Mahkamah Konstitusi | Pasal 24C | Menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu |
| Komisi Yudisial | Pasal 24B | Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim |
| BPK | Pasal 23E–23G | Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara |
Dua pasangan yang paling sering tertukar:
- MA vs MK. MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; MK menguji undang-undang terhadap UUD. Ingat urutannya: MK berurusan langsung dengan UUD.
- DPR vs DPD. Peserta pemilu anggota DPR adalah partai politik; peserta pemilu anggota DPD adalah perseorangan (Pasal 22E ayat (3) dan (4)).
Bunyi lengkap pasal-pasal pokoknya ada di pasal UUD 1945 untuk TWK.
Cara belajar sejarah dan lembaga negara supaya menempel
- Buat garis waktu sendiri di satu halaman. Menulis ulang dengan tangan lebih melekat daripada membaca tabel orang lain.
- Hafalkan dengan pasangan sebab-akibat. "Piagam Jakarta → sila pertama diubah pada 18 Agustus demi persatuan" lebih mudah diingat daripada dua tanggal terpisah.
- Untuk lembaga negara, hafalkan kata kerjanya. MPR mengubah dan menetapkan, DPR membentuk, MA mengadili kasasi, MK menguji UU terhadap UUD, BPK memeriksa.
- Latih dengan soal, lalu catat yang tertukar. Daftar "yang sering tertukar" milikmu sendiri adalah bahan belajar paling efisien menjelang ujian.
Cara belajar TWK secara utuh ada di soal TWK CPNS dan cara belajarnya.
Pertanyaan yang sering muncul
Seberapa banyak soal sejarah di TWK?
Tidak ada angka pasti untuk setiap peserta, karena soal diambil dari bank soal. Sejarah lebih sering muncul sebagai latar soal kasus atau soal pilar negara daripada sebagai soal hafalan tahun yang berdiri sendiri.
Apakah MPR masih lembaga tertinggi negara?
Setelah perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi melaksanakan kedaulatan sepenuhnya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, dan lembaga negara menjalankan kewenangan masing-masing sesuai UUD.
Apa beda Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?
Keduanya pelaku kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2)). MA mengadili kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan MK menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus perselisihan hasil pemilu.
Perlukah menghafal nama tokoh di setiap peristiwa?
Tokoh utama perlu: Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, Muhammad Yamin, Radjiman Wedyodiningrat (ketua BPUPKI), dan W.R. Supratman. Daftar panjang nama di luar itu jarang sebanding dengan waktunya.
Cek seberapa kuat hafalan sejarah dan lembaga negaramu: kerjakan tryout CPNS gratis di Kerjago dan bandingkan posisimu di peringkat nasional.
