Pasal UUD 1945 untuk TWK: bunyi pasal pokok yang perlu dikuasai
Bunyi pasal-pasal pokok UUD 1945 untuk TWK — bentuk negara, lembaga negara, hak warga negara, pendidikan, simbol negara — dikutip dari naskah resmi, plus cara menghafalnya.
UUD 1945 hasil perubahan berisi puluhan pasal, dan tidak realistis menghafal semuanya kata per kata sebelum SKD. Yang realistis adalah menguasai pasal-pasal pokok yang menjadi dasar materi pilar negara di TWK: bentuk negara, lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta simbol negara.
Jawaban singkat: Untuk TWK, prioritaskan pasal tentang bentuk dan kedaulatan negara (Pasal 1), lembaga negara dan pemilu (Pasal 2, 3, 6A, 7, 20, 22E, 24, 24C), warga negara dan hak asasi (Pasal 26–28J), agama (Pasal 29), pertahanan (Pasal 30), pendidikan (Pasal 31), perekonomian dan kesejahteraan sosial (Pasal 33–34), simbol negara (Pasal 35–36B), dan perubahan UUD (Pasal 37). Kutipan di artikel ini mengikuti naskah UUD 1945 dalam satu naskah yang dimuat Mahkamah Konstitusi.
Kenapa pasal UUD 1945 penting untuk TWK?
Pilar negara adalah salah satu aspek dalam kisi-kisi TWK (lihat kisi-kisi SKD CPNS). Pasal UUD 1945 muncul dalam dua cara: ditanya langsung ("Pasal berapa yang mengatur …?") atau menjadi dasar sebuah kasus ("Tindakan warga tersebut sesuai dengan hak yang dijamin dalam …"). Untuk keduanya, kamu perlu tahu isi pasalnya dengan tepat, termasuk kata-kata kecil seperti "berhak", "wajib", "setiap orang", dan "setiap warga negara".
UUD 1945 diubah empat kali oleh MPR, pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Bunyi pasal di bawah adalah bunyi setelah perubahan.
Pembukaan: tujuan negara
Alinea keempat Pembukaan memuat tujuan negara dan rumusan dasar negara. Bagian tujuan negaranya berbunyi:
"… untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …"
Empat tujuan ini sering dijadikan bahan soal kasus: program beasiswa terkait "mencerdaskan kehidupan bangsa", misi perdamaian terkait "ikut melaksanakan ketertiban dunia".
Bentuk dan kedaulatan negara
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Pasal 25A
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Perhatikan Pasal 1 ayat (2): sebelum perubahan, kedaulatan "dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Setelah perubahan, MPR tidak lagi menjadi pelaksana kedaulatan sepenuhnya. Perbedaan ini sering dijadikan soal.
Lembaga negara dan pemilu
| Pasal | Bunyi |
|---|---|
| 2 ayat (1) | Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. |
| 3 ayat (1) | Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. |
| 6A ayat (1) | Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. |
| 7 | Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. |
| 20 ayat (1) | Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. |
| 22E ayat (1) | Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. |
| 24 ayat (1) | Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. |
Pasal 24C menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi, masing-masing tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Pembagian tugas lembaga negara lebih lengkap ada di sejarah dan lembaga negara untuk TWK.
Warga negara dan hak asasi manusia
Pasal 26 ayat (1)
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Bab XA (Pasal 28A–28J) mengatur hak asasi manusia. Beberapa yang sering dipakai sebagai dasar soal kasus:
- Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
- Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- Pasal 28E ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
- Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
Pasal 28J sering menjadi kunci soal tentang batas kebebasan: hakmu dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain.
Agama, pertahanan, dan pendidikan
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal 30 ayat (1)
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Ayat (4) pasal yang sama mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD. Angka 20 persen ini klasik di soal TWK.
Perhatikan Pasal 29 ayat (2) memakai kata "penduduk", bukan "warga negara". Jaminan kemerdekaan beragama berlaku untuk semua penduduk, termasuk orang asing yang tinggal di Indonesia.
Perekonomian dan kesejahteraan sosial
Pasal 33 ayat (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34 ayat (1)
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Pasal 33 ayat (1) juga perlu diingat: perekonomian "disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" — sering dikaitkan dengan koperasi.
Simbol negara dan perubahan UUD
| Pasal | Bunyi |
|---|---|
| 35 | Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. |
| 36 | Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. |
| 36A | Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. |
| 36B | Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. |
Pasal 37 ayat (5)
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Cara menghafal pasal supaya tidak tertukar
- Kelompokkan per bab, bukan per nomor. Ingat "Pasal 26–28 warga negara dan HAM, 29 agama, 30 pertahanan, 31 pendidikan, 33–34 ekonomi dan kesejahteraan, 35–36 simbol". Nomor lebih mudah diingat kalau tahu babnya.
- Garis bawahi kata kunci. Subjek ("setiap orang" atau "setiap warga negara"), sifat ("berhak", "wajib", atau keduanya), dan angka ("lima tahun", "dua puluh persen", "satu kali masa jabatan").
- Ubah jadi pertanyaan. "Siapa yang membentuk undang-undang?" lebih melekat daripada membaca ulang Pasal 20.
- Uji dengan soal. Hafalan baru teruji ketika kamu harus membedakan dua pilihan yang mirip di bawah tekanan waktu.
Cara belajar TWK secara keseluruhan, termasuk soal kasus dan bahasa Indonesia, ada di soal TWK CPNS dan cara belajarnya.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah semua pasal di atas pasti keluar di SKD?
Tidak ada yang bisa menjamin. Soal SKD diambil dari bank soal, dan setiap peserta mendapat kombinasi berbeda. Pasal di atas dipilih karena menjadi dasar materi pilar negara, bukan karena bocoran.
Perlukah menghafal bunyi pasal kata per kata?
Untuk pasal pendek seperti Pasal 1, 35, 36, 36A, dan 36B, ya. Untuk pasal panjang, cukup pahami isi dan kata kuncinya dengan tepat.
Di mana membaca naskah UUD 1945 yang resmi?
Gunakan naskah dari sumber resmi, misalnya publikasi Mahkamah Konstitusi atau MPR. Hindari ringkasan yang tidak menyebut sumber, karena salah ketik dalam satu kata bisa mengubah jawaban.
Apa beda "setiap orang" dan "setiap warga negara" di soal?
"Setiap orang" mencakup siapa saja, termasuk orang asing, sedangkan "setiap warga negara" hanya warga negara Indonesia. Soal sering menguji perbedaan ini.
Uji hafalan pasalmu dalam simulasi sungguhan: tryout CPNS gratis di Kerjago berisi 30 soal TWK dalam paket 110 soal, lengkap dengan pembahasan dan peringkat nasional.
